JAWARANEWS.COM - MEDAN, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Delpiana Halawa selaku Penggugat melawan Koperasi Konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias (K-OFPN) selaku Tergugat.
Perkara yang terdaftar dengan Nomor 323/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn tersebut diputus setelah melalui serangkaian proses persidangan, mulai dari pemeriksaan bukti, keterangan saksi dari kedua belah pihak, hingga penyampaian kesimpulan pada 12 November 2026.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
Majelis Hakim juga menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat demi hukum telah berlangsung sejak Mei 2022. Selanjutnya, hubungan kerja tersebut dinyatakan putus karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung sejak putusan diucapkan.
Selain itu, Majelis Hakim menghukum pihak Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp91.945.828 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
Sementara itu, gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak. Dalam rekonvensi, Majelis Hakim juga menolak seluruh gugatan yang diajukan pihak Tergugat.
Tim Advokasi Apresiasi Putusan Majelis Hakim
Menanggapi putusan tersebut, Dapati Halawa, S.H., yang mewakili Tim Advokasi LBH KSBSI Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim atas pemeriksaan dan putusan yang telah dijatuhkan.
Ia mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta berharap putusan tersebut dapat menjadi dorongan bagi pekerja lainnya untuk memperjuangkan hak-hak normatif melalui jalur hukum.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menyampaikan apresiasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini. Bagi kami, putusan ini menjadi harapan bahwa hak-hak pekerja dapat diperjuangkan dan memperoleh perlindungan melalui jalur hukum," ujar Dapati Halawa, S.H.
Perkara tersebut dikawal oleh Tim Kuasa Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buruh Provinsi Sumatera Utara yang berkantor di Jalan Orion No. 1 Lantai 2, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2026, tim kuasa hukum yang menangani perkara tersebut terdiri atas:
1. Berfikir Zebua, S.H., M.H.
2. Rhicard Jonson Pasaribu, S.H., M.H.
3. Donal Pardamean Sitorus, S.H.
4. Elisman Harefa, S.H.
5. Magdalena Zebua, S.H.
6. Dody Efendi Nainggolan, S.H.
7. Severius Waruwu, S.H.
Tim Advokasi menyatakan akan terus mengawal pemenuhan hak-hak Penggugat sesuai dengan amar putusan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, pihak Tergugat tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai mekanisme dan tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Putusan ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga peradilan. ( Red )
