JAWARANEWS.COM - Deli Serdang, Ketua Solidaritas Merah Putih angkat bicara terkait masalah tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II di Sumut yang tak kunjung tuntas juga walau sudah mencapai masa puluhan tahun. Hal ini disampaikan Dedy Mauritz Simanjuntak, Ketua Solidaritas Merah Putih Provinsi Sumut saat melakukan konsolidasi bersama masyarakat Desa Emplasment Kuala Namu, Kecamatan Kwala Beringin, deli Serdang. ( Sabtu, 22 Desember 2025).
“Masyarakat ini sebenarnya sudah letih. Menurut keterangan dari masyarakat mereka ini sudah berjuang puluhan tahun. Ada perbedaan data di atas kertas walaupun itu sebuah produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, dengan fakta di lapangan. Bahwa Negara pernah menyerahkan tanah itu kepada masyarakat namun diambil alih oleh perusahaan Negara.
Dan saat ini tanah itu di duga sudah dikuasai pemodal, ada yang dibangun ruko, ada yang dibangun tembok beton dan ditanami tumbuhan tertentu. Sementara mereka yang merasa punya hak atas tanah itu tinggal di lahan yang mereka kontrak dipinggir areal objek konflik tersebut. Sehingga secara sosial terjadi kesenjangan dan ketidakadilan,” kata Dedy.
“Kami menyerap aspirasi masyarakat dan menjadi jembatan dengan pihak pemerintah, Bahkan saat ini masyarakat sudah bergabung dalam keluarga besar Solidaritas Merah Putih Kabupaten Deli Serdang”.
Dedy menjelaskan tentang akar masalah sehingga persoalan ini berlangsung begitu lama. Secara umum dan sudah bukan rahasia lagi bahwa di masa lalu Negara melalui perusahaan Negara atau BUMN melakukan perampasan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan. Caranya yaitu dengan menuduh pemilik tanah tersebut terlibat organisasi terlarang.
Setelah HGU berakhir, oknum dalam perusahaan Negara ini berusaha menutupi fakta tersebut. Di sinilah kesempatan untuk melakukan peralihan hak atas tanah kepada pihak yang tidak berhak. Mengapa siklus seperti ini terjadi diberbagai tempat? Karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam kasus konflik pertanahan ini dan pastinya penuh konspirasi. Sehingga kalau bukan pemerintah yang punya komitmen dan tegas (tangan besi) maka akan terjadi seperti yang sudah-sudah.
“Dan kami berharap penuh pada Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution dan Presiden Prabowo. Kami melihat ini sebuah kesempatan bagi pemerintahan Bobby Nasution yang bisa dikatakan relatif baru. Di era sebelumnya masyarakat sudah mencoba berkoordinasi dengan pemerintah guna menuntaskan persoalan ini namun belum menemukan titik terang’,
ujar Dedy.
“Terus terang saya heran melihat cara kerja dari masing-masing instansi ini, kata Dedy. Mereka ini selalu saling lempar tanggung jawab. Padahal dari dulu mereka sudah berada dalam satu tim bersama.” lanjutnya.
Dedy mengakui bahwa pernah menyampaikan aspirasi rakyat ini secara langsung kepada Bobby, dan pihaknya sedang memberikan kesempatan kepada Tim Gugus Tugas Objek Reformasi Agraria untuk bekerja. ( Rilis : D.M.S )
